by

Gempar akan laporkan kasus dugaan korupsi Kareloe

-NASIONAL-275 views
Ketua Umum LSP3M Gempar. Amiruddin. SH. Kr. Tinggi (*)

Jurnalcrime.com. Gowa — Sebentar lagi salahsatu LSM akan melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembebasan Lahan Bendungan Kareloe yang terletak di kecamatan Tompobulu, kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa

Hal ini Ketua umum LSM Gempar Indonesia Sulawesi Selatan Amiruddin.SH.Kr.Tinggi mengiyakan dan membenarkan akan melayangkan laporan tersebut secepatnya.

Rencana hari Senin, besok saya akan ke Polda Sulsel dan melaporkan kasus dugaan tersebut, ke Kapolda Sulsel, termasuk akan menyurati Bapak Kapolri, KPK, Mahkamah Agung RI, dan ditembuskan Kepada Presiden RI. Ujarnya, Minggu, (01/12/2019) saat ditemui dikantornya

Dia katakan bahwa Bendungan Kareloe ini yang terletak di kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa ini juga berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto,

Sebagaimana diketahui bahwa pembebasan lahan oleh pihak Pengadaan Lahan untuk Bendungan Kareloe dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai POMPENGAN Jeneberang ( BBWSPJ) dan BPN Kabupaten Gowa diduga merekayasa data tanah dan tidak transparan terhadap harga tanah berapa per meter,

Rekayasa data yang diduga dilakukan oleh BPN Gowa bekerja sama dengan BBWSPJ dan pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemerintah Kecamatan sehingga tanah aset Pemda Jeneponto seluas 118,88 Ha.

Adalah Tanah milik H.Haruna Rasid, dan tanah milik H.Basa dan H.Basse hilang dan kabur entah kemana. Tutur Amir.

Dia Amir mengatakan untuk hal yang ada diketahui bahwa Pemda Jeneponto sudah membeli tanah ke PT.Arafah Sanusi (H.M.Sanusi) dengan harga tanah total pada tahun 2002-2003 sebanyak 5 Milyar dan 37 Ha milik Haji Haruni Rasid dari PT Arafah Sanusi dengan menggunakan uang pribadinya.

Pada tahun 2015 Pendataan tanah dilakukan dan selaku Panitia Pembebasan lahan Bendungan Kareloe, panitia tersebut diduga merekayasa data tanah, serta menghilangkan tanah aset Pemda Jeneponto yang sdh dibelinya dari PT. Arafah Sanusi selaku penjual tanah, dan tidak mendata tanaman yang dalam area lahan tersebut,

Sebagaimana selanjutnya Balai Besar Wilayah Sungai POMPENGAN Jeneberang (BBWSPJ) membentuk Tim Afresial selaku tim Penilai harga tanah dan tanaman, dan pihak BBWSPJ tidak transparan masalah harga lahan tersebut.

BPN memasukkan namanya kembali selaku pemilik lahan yang sudah pernah dijual tanahnya kepada PT.Arafah Sanusi tahun 2002-2003 dan H.Sanusi menjual kepada Pemda Jeneponto tahun 2002-2003. bebernya

Amirpun meminta kepada Bapak Bupati Jeneponto seharusnya mempertahankan asetnya yang dibelinya dari H.M.Sanusi pada tahun 2002-2003 karena menurut Putusan MA No.821/Pan.Pid.Sus/872 K/PID.SUS/2009, bahwa tanah yang seluas 118,88 Ha adalah Aset Pemda Jeneponto. Akunya

Akibat rekayasa tersebut maka Rakyat yang menjual tanahnya tahun 2002-2003 kepada PT. Arfah Sanusi menjual kembali kepada Balai Besar Wilayah Sungai POMPENGAN Jeneberang,termasuk H.M.SANUSI yang sebenarnya pemilik tanah awal dan H.M.SANUSI tidak berhak sama sekali menerima pembebasan lahan dari BBWSP.

Ketua umum LSM Gempar Indonesia Sulawesi Selatan menilai bahwa PT.Dirut Arafah Sanusi dan masyarakat pemilik tanah diduga berkepribadian “Bangsat” Karena sudah pernah menjual tanahnya kepada H.M.Sanusi dan HM. Sanusi sudah pernah menjual kembali ke Pemda Jeneponto pada tahun 2002-2003 , nah ini justru kenapa H. M. Sanusi masih menerima ganti kerugian dari pompengan menurut saya Rakyat selaku pemilik tanah awal dan H.M. Sanusi Bangsat.

Dan kuat dugaan Balai Besar Wilayah Sungai POMPENGAN Jeneberang tidak transparan masalah harga lahan sehingga di ajukan salahsatunya melakukan Konsinyasi Kepengadilan Negeri Sungguminasa dengan 111 orang yang di konsinyasi dan lahan Pemakaman Umum untuk diganti kerugian termasuk biaya perpindahan mayat tapi itu tidak ada. Terang Amir lagi

“Jadi membingungkan nya siapa yang terima ganti rugi tanah Pemakaman Umum?.” ungkapnya

Ia pun mengharap bahwa kasus ini harus dituntaskan demi memberantas kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya di Gowa dan Jeneponto dan memproses semua oknum yang terlibat dalam kasus ini,

Serta memberikan kejelasan kepada pemilik tanah yang tidak pernah menjual kepada PT. Arfah Sanusi, dan memeriksa HM.Sanusi dan pemik tanah yang diduga menipu Negara karena menerima ganti kerugian tanah sebanyak dua kali.

Mr

News Feed